Christian juga menyampaikan bahwa langkah Pemkot Kupang tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berkunjung ke Kota Kupang pada hari yang sama. Selain menggalang donasi sukarela dari ASN, Pemkot Kupang juga menyiapkan dukungan melalui mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Pemkot Kupang, kata Christian, mengusulkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp500 juta untuk membantu masyarakat terdampak gempa Flores. Bantuan tersebut nantinya tidak diberikan semata-mata dalam bentuk uang, tetapi dikonversi menjadi barang sesuai kebutuhan di lokasi bencana.
“Dari BTT itu kita rencana bantu Rp500 juta. Uang itu nanti dibelanjakan, misalkan mereka butuh apa, dari pagu itu dikonversi ke barang,” jelasnya.
Langkah tersebut merupakan respons Christian atas usulan Anggota DPRD Kota Kupang Absalom Sine dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kota Kupang. Rapat tersebut membahas Penjelasan Wali Kota Kupang tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang itu, Absalom mengusulkan agar Pemkot Kupang bersama DPRD membuka donasi secara kelembagaan bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa.
Menurut Absalom, langkah tersebut merupakan bentuk solidaritas sekaligus wujud kepedulian pemerintah dan masyarakat Kota Kupang terhadap saudara-saudara di Flores yang sedang menghadapi musibah.
Bagi Pemkot Kupang, dukungan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bantuan material, tetapi juga pesan bahwa masyarakat terdampak gempa Flores tidak menghadapi bencana seorang diri. Solidaritas dari Kota Kupang diharapkan dapat ikut meringankan kebutuhan warga selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
