KUPANG, fokusnusatenggara.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjenpas NTT) memberikan Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2025 kepada ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersebar di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah NTT.
Dari total penerima remisi tersebut, lima orang narapidana dinyatakan langsung bebas. Penyerahan remisi dilaksanakan secara khidmat di Aula Lapas Kelas IIA Kupang, Kamis (25/12/2025).
Kegiatan ini dihadiri Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi, Kepala Kanwil Ditjenpas NTT Ketut Akbar Herry Achjar, para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Kota Kupang, jajaran pejabat Kanwil, serta perwakilan Warga Binaan dan Anak Binaan.
Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kanwil Ditjenpas NTT per 24 Desember 2025, jumlah penghuni Lapas dan Rutan di wilayah NTT tercatat sebanyak 3.173 orang, terdiri dari 2.577 narapidana, 554 tahanan, dan 42 Anak Binaan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.911 orang memenuhi syarat dan memperoleh Remisi Khusus Natal, dengan rincian 1.887 narapidana dan 24 Anak Binaan. Untuk narapidana, remisi yang diberikan terdiri dari remisi 15 hari kepada 379 orang, remisi 1 bulan kepada 1.078 orang, remisi 1 bulan 15 hari kepada 361 orang, serta remisi 2 bulan kepada 74 orang. Total penerima Remisi Khusus I (RK I) berjumlah 1.892 orang, sementara Remisi Khusus II (RK II) atau langsung bebas diberikan kepada lima orang narapidana.
Sementara itu, Anak Binaan yang menerima Remisi Khusus Natal berjumlah 24 orang, dengan rincian 19 Anak Binaan menerima remisi 15 hari dan lima Anak Binaan menerima remisi 1 bulan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
