Dengan akan diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru tahun depan, Kejaksaan dituntut lebih adaptif terhadap perubahan paradigma pemidanaan, penguatan HAM, serta modernisasi sistem peradilan pidana. Dicabutnya lima pasal dalam UU Tipikor menjadi tantangan tersendiri yang harus dijawab dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas pembuktian.
Integritas Insan Adhyaksa Menjadi Fondasi Utama
Dalam amanat tersebut, Jaksa Agung juga menyoroti pentingnya integritas aparatur Kejaksaan sebagai kunci kepercayaan publik.
“Tidak mungkin kita memerangi korupsi apabila kita sendiri masih melakukan praktik yang bertentangan dengan nilai Tri Krama Adhyaksa. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri,” tegasnya.
Kejaksaan juga diingatkan untuk memastikan setiap proses penegakan hukum memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, baik melalui pemulihan aset, perbaikan tata kelola, maupun reformasi sistem setelah penindakan.
Penguatan Kolaborasi dan Ekosistem Antikorupsi
Peringatan HAKORDIA 2025 di Kejati NTT juga dimaknai sebagai momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sipil.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi tanggung jawab moral untuk masa depan bangsa.”
Upacara peringatan berlangsung khidmat dan penuh refleksi. Seluruh jajaran Kejaksaan diajak memperkuat tekad memberantas korupsi melalui integritas, profesionalisme, dan keberanian moral. HAKORDIA 2025 di Kejati NTT menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi adalah perjalanan panjang yang harus dijalankan dengan konsisten, berkelanjutan, dan berpihak pada kemakmuran rakyat.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
